DPRD Gelar Paripurna, AGM Sampaikan RAPD 2019

0
611

HARIANPPU.ONLINE,PENAJAM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pansus DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten PPU Tahun Anggaran 2019, Sabtu (09/08/2020).

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten PPU Jhon Kenedy dihadiri Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM), Wakil Bupati PPU Hamdam dan Anggota DPRD Kabupaten PPU Forkopimda dan OPD Dinas terkait.

Dalam kesempatan tersebut Bupati PPU AGM menyampaikan dalam penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 masih jauh dari kesempurnaan, namun pihaknya selalu berupaya untuk berbuat lebih baik pada tahun-tahun berikutnya, sehingga cita-cita Kabupaten PPU untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat wujudkan.

“ Kepada seluruh pejabat pengelola keuangan daerah dibawah kendali Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, saya instruksikan bekerja lebih keras lagi agar kita dapat mempertahankan WTP,” kata AGM.

Dijelaskan AGM opini  WTP 2019 dapat dipertahankan berkat kerjasama  semua stakeholder, yaitu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Aparatur Pengawas Internal (Auditor),  kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah termasuk DPRD.

Selanjutnya sesuai dengan pasal 305 Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, dijelaskan AGM  bahwa  Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban APBD  yang  telah  disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,  paling  lama  3  hari  kerja  disampaikan  kepada Gubernur untuk  dievaluasi.

“ Evaluasi tersebut bertujuan untuk tercapainya keserasian  antara  kebijakan  daerah dan  kebijakan  nasional, keserasian  antara kepentingan  publik dan  kepentingan  aparatur serta  untuk  meneliti  sejauh mana  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  tidak bertentangan  dengan  kepentingan  umum,  peraturan  yang  lebih  tinggi dan  peraturan daerah  lainnya,” beber AGM.

Selain itu AGM menjelaskan RAPD 2019 realisasi pendapatan 2019 sebesar Rp 1,6 Triliun lebih dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 93,491 Milyar lebih, pendapatan transfer sebesar Rp 1,48 Triliun lebih, lain-lain pendapatan yang sah RP 23,35 Milyar lebih.

“ Realisasi belanja daerah dan transfer 2019 sebesar 1,55 Rp Trilyun lebih dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 863,21 Milyar lebih, belanja modal sebesar Rp 550,16 Milyar lebih, belanja tidak terduga sebesar Rp 1,81 Milyar, belanja bantuan keuangan sebesar Rp 144,17 Milyar Lebih. Surplus sebesar Rp 47,39 Milyar lebih,” icap AGM.

Lanjut dikatakan AGM realisasi penerimaan pembiayaan daerah 2019 sebesar Rp 84,97 Milyar lebih, berupa sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah 2019 sebesar Rp 39,17 Milyar berupa penyertaan modal ke PDAM sebesar 3 Milyar dan Pembayaran pokok utang pinjaman kepada PT. SMI sebesar Rp 36,17 Milyar lebih.

Pembiayaan neto 2019 sebesar Rp 45,79 Milyar lebih, dengen sisa lebih pembiayaan anggaran lebih (SILPA) 2019 sebesar Rp 93,19 Milyar lebih. Sementara untuk neraca per 31 Desember 2019 yakni jumlah aset 2019 sebesar Rp 4,45 Trilyun lebih dengan rincian aset lancar sebesar Rp 129,08 Milyar lebih, investasi jangka panjang sebesar Rp 104,69 Milyar lebih.

“Aset tetap sebesar Rp 4,075 Trilyun lebih, aset Lainnya sebesar Rp 136,16 Milyar lebih, jumlah Kewajiban sebesar Rp 428,98 Milyar lebih dan jumlah ekuitas sebesar Rp 4,01 Trilyun lebih,” pungkasnya.

Reporter   : Hamaruddin

Editor       : Riadi Saputra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here