Kapolres PPU Dukung Perbup Transkasi Jual-beli Tanah

0
1206

HARIANPPU.ONLINE,PENAJAM- Kapolres Penajam Paser Utara (PPU) AKBP M Dharma Nugraha baru-baru ini mengatakan bahwa Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 22 Tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan jual-beli tanah di Kabupaten PPU banyak memberikan efek positif. Salah satunya menahan spekulan tanah yang hendak menguasai lahan serta menggeser masyarakat pribumi di Benuo Taka.

Menurut perwira menengah berpangkat melati dua ini selama kurang lebih sebulan bertugas di PPU telah banyak menerima masukan dari berbagai pihak, mulai masyarakat hingga pemerintah. Termasuk menjajaki langsung lokasi yang ditetapkan sebagai wilayah ibu kota negara (IKN) masa depan.

“Saya sudah jalan, rata-rata untuk di pedalaman harga saat ini di atas Rp 250 juta per hektare itu jauh dari lokasi IKN. Di wilayah Semoi II sampai Maridan. Dan makin dekat sudah Rp 400 juta ke atas, sampai Milliaran,”kata Kapolres.

Dijelaskannya bila tak ada Perbup pengendalian atas jual-beli tanah di PPU. Pasti akan menggeser masyarakat yang ada khususnya di Kecamatan Sepaku ketika harga nanti sudah tidak memungkinkan, warga pun akan kesulitan mencari lahan.

“Kalau perbub tersebut dicabut dan keran dibuka tanah masyarakat pasti habis. Jadi yang tinggal di PPU khususnya Sepaku bukan lagi masyarakat lokal,” bebernya..

Sementara, lanjut dikatakan Dharma untuk wilayah PPU di luar dari Kecamatan Sepaku hanya tinggal menunggu waktu. Tahap kedua menurut Dharma spekulan tanah akan menyasar ke daerah Riko.

“Pertanyaan sederhana, dulu di Lawe-Lawe, ada orang jual tanah pakai kapling, belum ada. Tapi saat ini banyak. Bahkan ada orang yang beli dengan harga Rp 12 miliar satu hektare. Dan dia beli sebelum penetapan IKN. Jadi tak terbentengi perbup yang diterbitkan pemerintah baru-baru ini. Karena memang yang punya uang Rp 12 miliar sudah tahu sebelum IKN ditetapkan,” ujarnya.

Diharapkan Dharma jika masyarakat PPU bersabar untuk menjual tanahnya akan dapat harga yang lebih baik nantinya. Apabila bila Perbup dianggap tidak membuat nyaman dan meresahkan, secara pribad Dharma menilai maksudnya aturan tersebut adalah demi kebaikan masyarakat.

“Saya tidak dalam kapasitas mendukung atau tidak mendukung Perbub. Hanya selama saya tugas di PPU saya menggali dari banyak sisi. Dan ngapain dijual kalau bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Itu jauh hasilnya, anak cucu juga bisa merasakannya,”ungkapnya.

Dia melanjutkan, bila penjualan tanah untuk orang per orang, Kapolres PPU itu optimistis tidak akan sulit dilakukan. Sebab diklaim tidak mungkin kepala daerah akan menyengsarakan warganya. Namun akan lebih baik bila bisa bersabar lagi.

“Bisa dibayangkan. Tidak usah dua atau tiga tahun lagi, awal tahun saja nanti harga sudah sangat tinggi. Mana ada sekarang harga tanah yang Rp 100 juta per hektare, kalau ada saya yang borong,” katanya.

Dibeberkan, bila nanti ada peletakan batu pertama, harga bakal lebih melejit lagi. Dan yang diuntungkan pasti pemilik lahan. Menyikapi Perbup memang perlu bersabar dan berpikir jernih. Efek negatif dan positif nya pasti dirasakan.

“Kalau saya yang punya lahan, akan saya tahan. Karena saya melihat pemerintah ini ingin mengajak semua masyarakat yang sudah tumpah darah PPU sama-sama lihat prosesnya dan menikmati nanti. Bila sekarang di jual, pasti dia tidak akan sanggup beli lagi di tempat yang sama,” tambahnya.

Perbup juga menjadi media meredam sengketa tanah di masa mendatang. Setidaknya ketika tidak ada rambunya, semua akan aman bebas mengklaim. Dan pada akhirnya konflik pertanahan tidak akan ada henti-henti ketika realisasi IKN terlaksana.

“Yang saya tangkap, pemerintah punya alasan untuk mengendalikan jual-beli tanah yang sudah mulai masif di PPU ini. Dan manfaatnya demi masyarakat,”pungkasnya.(*)

Editor : Hamaruddin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here