Soal Perbup, Akhirnya Setkab PPU Angkat Bicara

0
1230

HARIANPPU.ONLINE,PENAJAM- Meski Peraturan Bupati (Perbup) terkait transaksi jual beli tanah sudah cukup lama bergulir. Namun berbagai polemik dalam realisasi perbup tersebut masih terus menuai pro/kontra di kalangan masyarakat bahkan hingga di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat Kecamatan hingga Kelurahan.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Kabupaten (Setkab) Penajam Paser Utara (PPU), Tohar yang dikonfirmasi Harian PPU, Kamis, (12/12/2019) mengatakan, terkait persoalan perbup tersebut sebenarnya bersifat sederhana. Dimana meski dalam poin tersebut terdapat persetujuan Bupati, Camat sebagai perpanjangan tangan tinggal menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang ada.

“Perbup ini sebenarnya sederhana, tinggal camat menjalankan tugasnya, bertemu Bupati dan melaporkan transaksi yang ada. Yang jadi pertanyaan sudah kah camat berupaya untuk melakukan itu,” ucap Tohar.

“Ini yang ramainya negatifnya duluan, padahal tinggal ditempuh sesuai prosedur yang ada di dalam Perbup,” Tegasnya.

Lanjut Tohar mengatakan, dan dalam Perbup tersebut tidak melarang masyarakat untuk menjual lahan. Hanya saja perlu digaris bawah terkait penjualan yang bersifat massif,atau dengan sekala yang besar yang patut dipertanyakan.

“Ruangnya terbuka, tinggal Kelurahan berkomunikasi dengan Camat,  Camat minta persetujuan ke Bupati. Jadi tak ada dasar untuk manikulasi dan sebagainya. Dan kalaupun sifat penjualanya perorangan, seperti kapling itu tidak masalah. Yang jadi masalah kalau sifatnya massif yang artinya jelas bukan perorangan tapi kepentingan corporate,” ungkap Tohar.

Oleh sebab itu Tohar mengatakan, pihak-pihak yang terlibat dalam kolosul tersebut harus aktif dengan rutin melaporkan kepada Bupati bukan justru mengenyampikan perbup tersebut yang nyata merupakan produk badan hukum milik daerah sendiri.

“Supaya tidak komunikasi yang buntu antara pelaksana dan pengambil kebijakan, ya. Kordinasi dan melaporkan sebagaimana fungsi Camat garda terdepan pemerintah daerah ke masyarakat,” jelas Tohar.

“Dan saya rasa hal ini tak perlu dijelaskan lagi kecamat, karena pasca perbup ini keluar pemerintah daerah sudah mengeluarkan surat edaran. Tinggal dicermati saja,” sambungnya.

Selain itu Tohar juga memaparkan adanya perbup ini sendiri merupakan langkah yang baik, karena selain untuk mengontrol masyarakat juga mencegah terjadinya sengketa lahan kedepannya. Karena memang yang harus disadari mayoritas warga ppu bukan merupakan generasi pertama, jadi dalam prosesnya tak bias bersifat buru-buru karena kepentingan menjual lahan pasca IKN dihembuskan.

“Perbup ini niatnya baik dan sudah jelas untuk masyarakat juga kedepan, jadi saya rasa tinggal konteksnya dipahami dan tidak menilai langsung dalam sisi negatif semata,” tutupnya.

Reporter : Riadi Saputra

Editor      : Hamaruddin

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here