Tak Indahkan Perbup, Lurah Terancam Nonjob

0
1473

HARIANPPU.ONLINE,PENAJAM- Meski Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait transaksi jual-beli tanah di Benuo Taka, pasca ditetapkan menjadi Ibukota Baru Indonesia.

Namun nampaknya hal tersebut, tak sepenuhnya diindahkan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada.

Oleh sebab itu Assisten III Bidang Administrasi Umum Setkab PPU, Alimuddin kembali mengingat untuk jajaran ASN, khususnya ditingkat kelurahan dan camat untuk memperhatikan peraturan yang ada. Apalagi terkait perbup yang merupakan produk milik pemerintah daerah sendiri.

“Pemerintah daerah sudah mengeluarkan peraturan itu, dan telah membuatkan edaran. Jadi sudah jelas tugas ASN yang ada tingkat kelurahan menjalankan aturan tersebut, sesuai dengan instruksi,” ucap Alimuddin.

Lanjut Alimuddin membeberkan, bila memang hal tersebut tak indahkan maka ASN tersebut dapat digolongkan melakukan pelanggaran dan dijatuhkan sangsi dari sangsi ringan secara teguran atau sangsi berat dengan menjatuhkan hukum Nonjob.

“Kalau memang terbukti tidak mengindahkan, pasti ada sangsi yang akan diberikan. Karena memang itu merupakan upaya melanggar aturan yang telah ditetapkan daerah,” terangnya.

Sementara itu Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud (AGM) yang dikonfirmasi secara singkat menegaskan, ASN yang memberikan jalan kepada tuan tanah untuk melakukan transaksi jual-beli ditengah perbup yang ada akan diberikan Sangsi yang berat.

“ASN yang memberikan jalan untuk transaksi jual-beli tanah, langsung dinonjobkan,” tegasnya.

Dilansir dari Salah satu media nasional, sejumlah warga adat Paser Balik, mulai merasa resah dengan begitu banyak orang dari luar PPU yang berburu tanah di wilayahnya.

Reporter : Riadi Saputra

Editor      : Hamaruddin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here