Persoalan Perbup Jual Beli Tanah, Berikut Penjelasan AGM

0
2501

HARIANPPU.ONLINE,PENAJAM- Meski pembuatan Peraturan Bupati (Perbup) terkait jual beli tanah yang dikeluarkan Pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menuai berbagai protes dari sejumlah kalangan masyarakat hingga elit politik yang ada. Namun Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud tetap bersikukuh untuk tetap menjalankan perbup tersebut.

Apalagi diungkapkan AGM, Perbup tersebut tidak melanggaran aturan yang ada. Karena jelas hadirnya perbup tersebut dikuatkan dengan Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar 1945, terkait otonomi daerah.

“Saya rasa jelas dalam Pasal 18 butir (6), pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah, apalagi hadirnya perbup ini untuk masyarakat,” ungkap AGM.

Lanjut AGM menjelaskan, perbup itu sendiri memang memiliki poin inti, yakni segala transaksi jual beli tanah harus diketahui Bupati. Karena memang sebagai kepala daerah dirinya mengakui perlu mengetahui transaksi di wilayahnya dan latar belakang penjualan tanah tersebut di tengah tingginya tren IKN ini.

Pasalnya kalau memang lantaran persoalan ekonomi, dirinya merasa hal tersebut tidaklah mungkin, dikarenakan dari kesehatan gratis hingga sekolah gratis sudah pihaknya penuhi.

“Kalau memang karena persoalan ekonomi, saya rasa itu tidak perlu karena memang hari ini pemerintah daerah hadir dengan berbagai program yang mempermudah masyarakat, dari BPJS gratis hingga sekolah gratis yang tak hanya persoalan biaya sekolah namun dari seragam hingga buku sekolah juga di gratiskan,” paparnya.

Selain itu dikatakan AGM, perbup ini sendiri murni untuk melindungi hak masyarakat dan untuk dinikmati masyarakat itu sendiri kedepan. Pasalnya bila melihat trend yang ada saat ini masyarakat akan sangat dirugikan bila memang hanya menjual tanahnya dengan harga Rp 100 Ribu Hingga Rp 200 Ribu per meternya.

Karena kedepan bila memang proses IKN ini sudah dilakukan bahkan sudah dipindahkan harga tanah akan melambung lebih tinggi dibandingkan saat ini.

“Hari ini masyarakat hanya menjual Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu permeternya artinya per 1 Hektare masyarakat hanya memperoleh Rp 1 Miliar hingga Rp 2 Miliar padahal bila IKN itu sudah ada harga tanah tersebut akan menjadi lebih mahal, bisa naik dari Rp 5 Juta hingga Rp 10 Juta permeternya,” terang AGM.

“Oleh sebab itu hadinya perbup ini untuk mengendalikan transaksi itu, dan apa salahnya kalau kita berusaha untuk menahan diri, 1 tahun hingga 2 tahun untuk nilai investasi yang lebih besar. Apalagi masyarakat juga yang akan merasakan dan ini merupakan salah satu strategi kami untuk menaikan taraf hidup masyarakat juga,” tambahnya.

AGM juga berharap kedepan seperti halnya Bali dan Yogyakarta dengan cara kerjasama atau investasi tanah mereka kepada investor, maka dari itu ekonomi masyarakat di dua kota tersebut maju tidak seperti halnya masyarakat di sebagain kota-kota besar yang ada di indonesia.

“Kedepan alangkah baiknya itu masyarakat melakukan kerjasama dengan investor, kalau mau bikin hotel ya bikin hotel, selama itu tentu ada hasilnya bisa 5-10 persen, kalau kontraknya umpama 25 tahun, 25 tahun kemudian hotelnya akan jadi milik masyarakat yang punya tanah, yang untung tentu saja bukan Bupati tetapi masyarakat,” ujarnya

Ditegaskan AGM perbup tersebut tidak perlu disempurnakan, karena perbup itu hanya pengendalian jangan sampai orang asing menguasai PPU.

Reporter : Hamaruddin

Editor      : Riadi Saputra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here