Unsur Pimpinan DPRD Dilantik, Berikut Pesan AGM

0
555

HARIANPPU.ONLINE,PENAJAM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Rabu, (9/10/2019) gelar Rapat Paripurna dengan agenda pengangkatan dan pengucapan sumpah janji Pimpinan DPRD PPU masa jabatan 2019-2024, yang dipimpin Ketua DPRD PPU sementara Syarifuddin HR.

Penetapan ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor yang ditandai dengan penyerahan palu pimpinan dari Ketua DPRD sementara Syarifuddin HR kepada Ketua DPRD Jhon Kenedy, dari Partai Demokrat didampingi Wakil Ketua I Rauf Muin dari Gerindra dan Wakil Ketua II Hartono Basuki dari PDI-P.

Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM) dalam sambutan Gubernur Kaltim mengatakan selamat mengemban tugas dan amanah rakyat kepada pimpinan anggota DPRD. Dimana rakyat telah memilih dan memberikan kepercayaan untuk menjadi wakilnya guna mengemban tugas seperti menjaga kedaulatan bangsa dan kedaulatan politik, merealisasikan kemandirian ekonomi dengan selalu memperhatikan budaya, adat istiadat dan kearifan lokal untuk menunjukkan kepribadian kita sebagai bangsa yang bermartabat.

“DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang setara dan bersifat kemitraan. Maknanya, kedua lembaga ini sama dan sejajar,”kata AGM.

Lanjut dikatakan AGM Pemerintahan Kabupaten PPU dan DPRD PPU yang berada pada posisi sejajar sebagai mitra kerja dan bersinergi. Dengan melindungi masyarakat dan kepentingan pihak yang telah memilih dan saudara sebagai wakilnya.

“Jangan pernah ragu untuk bertanya kepada rakyat baik melalui jaring aspirasi masyarakat maupun pada saat masa reses,”lanjutnya.

Selain itu AGM menambahkan salam tidak zamannya lagi proses penyusunan anggaran dilakukan secara tertutup, tidak partisipatif dan pragmatis. Ia yakin anggota DPRD adalah orang-orang terpilih dan terbaik, yang tidak sedang membuat kalkulasi untung rugi dalam politik, melainkan bekerja untuk kepentingan rakyat. Proses penyusunan anggaran hendaknya mengikuti kaedah yang sudah ditetapkan seperti tahapan yang ada dalam Musrenbang.

“Disitulah kita harapkan seluruh pembahasan anggaran hendaknya dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat dalam forum persidangan sampai keputusan tercapai. Inilah salah satu makna transparansi dan akuntabilitas,”ujarnya.

Berkaitan dengan Fungsi Pengawasan tambah AGM anggota DPRD hendaknya bisa melakukan pengawasan dengan memegang teguh etika politik, visi dan misi politik, dan platform partai. Sehingga dalam mengawasi jalannya pemerintahan selalu berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku, tidak berdasarkan cerita fiksi atau karangan cerita.

Reporter : Hamaruddin

Editor      : Riadi Saputra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here