JK jadi Pimpinan DPRD, Berikut pernyataan Syahrudin M Noor

0
834

HARIANPPU.ONLINE,PENAJAM- Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Syahruddin M Noor menilai jika adanya faktor X di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan Timur atas penunjukan Jon Kenedy sebagai Ketua DPRD Kabupaten PPU dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat dengan nomor SK: 01/Juklak/DPP.PD/VII/2019 tertanggal 25 September 2019 saat melakukan jumpa pers di Penajam, Kamis (3/10/2019)

Menurut Syahruddin dirinya telah berdiskusi dengan ketua DPD dan dari ketua DPD meminta untuk merekomendasi satu nama sebagai ketua DPRD. Tetapi seminggu kemudian keluar petunjuk teknis dari DPP maka pihaknya mengusulkan nama 3 orang maka dari itu  melakukan rapat persama pengurus DPC dan PAC untuk mengusulkan 3 nama dari 4 anggota DPRD terpilih Kabupaten PPU.

“Kami mengusulkan 3 nama dengan  polling dari 4 orang. Dimana nama- nama dari 3 orang tersebut saya sendiri skor 15 , Sarifuddin HR skor 10 dan Bijak Ilhamdani skor 10 sedangkan Jon Kenedy skor hanya satu,” papar Syahruddin.

Dijelaskan Syahruddin dari polling tersebut pihaknya menyerahkan 3 nama dari hasil polling ke DPD untuk ditindaklanjuti ke DPP, tetapi DPD merubah salah satu nama tersebut dan pihaknya baru mengetahui ada nama Jon Kenedy setelah surat rekomendasi tersebut sampai di DPP. Pada saat surat tersebut terproses di DPP, bahkan ia mengaku sempat diwawancara dengan Sekjen DPP Demokrat , Hinca I.P Panjaitan, Wakil Sekjen Andi Timo Pangerang dan kepada ketua DPD Demokrat ia juga menjelaskan hal tersebut termasuk kesiapan PPU sebagai Ibu Kota Negara.

“Tanggal 3 September  saya di konfirmasi Andi Timo melalui pesan Whatsapp, beliau berkata SK kamu sudah keluar, tolong dijemput hari kamis tanggal 5 September, tetapi bersamaan hari itu juga saya wisuda di Unhas, setelah wisuda saya langsung berangkat ke DPP tetapi sore  baru sampai di Jakarta, karena sudah tidak sempat maka hari Jum’at saya baru ke DPP, tetapi sampai di DPP SK saya jadi pending, saya coba konfirmasi tetapi DPP tidak mengkonfrmasinya,” beber Syahruddin.

Dikatakan Syahruddin dirinya tidak ingin berprasangka buruk tetapi jika merujuk pada mekanisme partai semua masuk kategori konstitusi partai terkait pemilihan unsur pimpinan DPRD. Tetapi dari DPP bahwa nama yang diusulkan DPC di rubah di DPD.

“Tanggal 13 saya ke DPP lagi untuk konfirmasi terkait dugaan adanya dua SK itu dan di sana diusulkan agar kepemipinan DPRD PPU selama 5 tahun dibagi 2 dimana 2,5 tahun, dan saya disuruh tanda tangan, tetapi menurut saya kurang bijak jika saya tanda tangani, apalagi dimasa saya partai banyak memperoleh prestasi darinpilbup hingga pileg olehsebab itu saya rasa lebih berhak,” lanjutnya.

Dalam hal ini ia menyesalkan sikap Partai atas penunjukan John Kennedy sebagai unsur pimpinan DPRD PPU. Apalagi selama ini ia membesarkan partai hingga bisa mencapai 4 kursi dan memenangkan Pilkada 2018.

“Hingga saat ini John Kenney belum ada mengkonfirmasi tentang SK nya, tetapi saya tidak akan menghalagi tetapi ada suara dari bawah termasuk PAC yang ingin agar saya melakukan klarifikasi,” pungkasnya.

Reporter : Hamaruddin

Editor      : Riadi Saputra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here