Pembangunan Jembatan Tol Masuk Tahap Pembebasan Lahan

0
440

HARIANPPU.ONLINE,PENAJAM- Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat ( PUPR ) melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan Sosialisasi pelaksanaan pengadaan tanah Jembatan Tol Teluk Balikpapan yang menghubungkan Kota Balikpapan dan Kabupaten PPU, Kalimantan Timur, Rabu (24/7/2019).

Saat dijumpai Kepala Bagian Pembangunan Setkab PPU Nicko Herlambang mengatakan, bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) PPU hanya sebagai pendamping warga yang lahanya akan dibebaskan.

Lanjut diungkapkan Nicko, pada tahapan saat ini merupakan bagian tahapan yang ditangani oleh pihak BPN bersama Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR.

“Pemda hanya sebagai pendamping saja, dalam arti kita hanya ingin memastikan warga masyarakat yang terkena pembebasan tanah bisa mendapatkan hak-haknya secara utuh,”terang Nicko.

Selain itu Nicko menambahkan tujuan dari pertemuan tersebut untuk mendapatkan peta bidang secara detail lahan mana saja yang dibebaskan, luas lahan,bangunan serta tanam tumbuh dilahan warga tersebut atau tidak. Maka dari itu ada Satgas A dan Satgas B yang dibentuk oleh BPN. Pihak Pemkab mengapresiasi BPN di PPU yang mana yang sangat support mendukung Tol Teluk Balikpapan.

“Harapan kita secepatnya peta bidang ini bisa selesai karena peta bidang tersebut yang akan appraisal untuk menentukan berapa harga tanah warga tersebut, apakah ada tanam tumbuh atau bangunan itu yang akan mempengaruhi nilai appraisalnya ,”lanjutnya.

Selain itu dijelaskan Nicko lahan yang akan dibebaskan yang masuk trase Tol Teluk Balikpapan sampai masuk Jalan Provinsi KM 4 – 4,5 di Kelurahan Nenang, dan untuk sementara sekitar 90an warga yang akan dibebaskan dengan luas lahan sekitar 4 – 6 Hektare tetapi bisa bertambah dan kemungkinan juga bisa berkurang.

“Kami harap dari pemetokan sampai terbitnya peta bidang bisa selesai paling lama 2 bulan kemudian appraisal kemudia pembebasan lahannya dilakukan. Anggaran pembebasan lahan dari Kementerian PUPR ,”bebernya.

Sementra itu Kepala BPN PPU Rachman menjelaskan bahwa sebenarnya kewenangan ini ada dikantor wilayah, tetapi dikarenakan kantor wilayah cukup jauh maka dilimpahkan ke Kantor BPN PPU. Dan pihak BPN segera akan membuat tim Satgas A dan B.

“Satgas A dan Satgas B yang akan mengidentifikasi lahan dan tanam tumbuh serta bangunan serta selajutnya jika tidak ada yang keberatan selanjutkan akan di serakan kepada tim appraisal yang berfungsi untuk untuk menentukan nilai ganti ruginya,”kata Rachman

“Kami harap masyarakat yang lahannya akan dibebaskan koporatif, minggu depan kita mulai melakukan pemasangan patok dan melakukan pengukuran,”pungkasnya.

Reporter : Hamaruddin

Editor      : Riadi Saputra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here