Bukit Soeharto Bukan Opsi yang Tepat jadi Ibukota

0
753

PEMPROV KALTIM merekomendasi Taman Hutan Raya (Tahura Bukit) Soeharto sebagai opsi lokasi relokasi ibukota negara. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan deforestasi terus-menerus.

TENGKU IMAM SYARIFUDDIN, SAMARINDA

Belakangan ini masyarakat diramaikan dengan keputusan Presiden Jokowi untuk merelokasi ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Salah satu kandidat ibu kota baru adalah Kaltim. Dianggap layak karena merupakan daerah yang strategis karena berada posisi tengah dan bukan wilayah ring of fire dan diyakini memiliki potensi bencana yang kecil.

Tahura Bukit Soeharto menjadi opsi yang diberikan Pemprov Kaltim apabila jadi untuk merelokasi ibu kota ke Kaltim, untuk membangun ibu kota berdasarkan hasil kajian dari Bappenas memerlukan 3.000-4.000 hektare. Namun sangat disayangkan relokasi ibukota menggunakan Tahura Bukit Soeharto bukanlah opsi yang tepat.

Selain itu Tahura Bukit Soeharto merupakan salah satu hutan di Pulau Kalimantan yang digunakan sebagai paru-paru bumi. Artinya, bahwa pengusulan Tahura Bukit Soeharto sebagai opsi ibu kota bukan merupakan usulan yang tepat.

Pasalnya kebijakan yang dikeluarkan sangat jauh dari semangat green development yang selama ini menjadi sebuah filosofis yang sering diusung.

Oleh sebab itu Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi opsi lain tempat relokasi ibu kota negara di Kaltim.

Selain itu Tahura Bukit Soeharto sendiri sesuai dengan  Keputusan Menteri Kehutanan SK.419/Menhut-II/2004 pada 19 Oktober 2004 seluas kurang lebih 61.850 hektare.  Tujuannya untuk menjaga kelestarian dan menjamin pemanfaatan potensi kawasan dan berfungsi sebagai wilayah untuk koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli yang dapat dipergunakan untuk kepentingan penelitian, pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Deforestasi

Deforestasi atau kerusakan hutan adalah kegiatn konversi lahan hutan alam untuk penggunaan sektor lainnya. Tentu saja ketika keputusan final relokasi ibu kota dilaksanakan di Kaltim akan menyebabkan penurunan kualitas hutan dengan ditandai dengan hilangnya beranekaragam spesies dan berkurangnya biomas. Nantinya bukan hanya gedung-gedung pemerintahan serta perumahan pegawai yang terbangun di sana. Hal ini akan memancing para pelaku ekonomi untuk mengambil peluang di ibu kota. Dampakanya adalah kerusakan hutan akan terus-menerus berlangsung.

Deforestasi sebenarnya sudah lama dialami oleh hutan-hutan di Kaltim yang disebabkan oleh aktifitas-aktifitas perindustrian seperti alih fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, pertamabangan dan sebagainya. Selain itu kebijakan  perekonomian era orde baru yang menganggap hutan sebagai energi terbarukan menyebabkan eksploitasi besar-besaran sebagai sumber devisa pembangunan negara yang pada akhir era orde lama mengalami sampai inflasi 650 persen.

Namun kini hal tersebut akan terulang kembali dengan sekenario baru. Alasan bahwa yang akan dibangun hanyalah pusat pemerintahan dan pusat bisnis akan tetap berada di Jakarta merupakan argumentasi untuk merelokasi ibu kota ke Tahura Bukit Soeharto. Argumentasi tersebut belum dapat menjamin keberlangsungan kelestarian Tahura Bukit Soeharto.

Artinya bahwa pengusulan Tahura Bukit Soeharto sebagai opsi ibu kota bukan merupakan usulan yang tepat. Kebijakan yang dikeluarkan sangat jauh dari semangat green development yang selama ini menjadi sebuah filosofis yang sering di usung. Seharunya Pemprov Kaltim memperhatikan dampak negatif yang akan muncul kemudian dengan merekolasi kbu kota di wilayah Tahura Bukit Soeharto.

Paru-Paru Dunia

Dalan Peraturan Presiden 3/2012 tentang Rencana Tata Ruang Kaliamantan telah jelas menyatakan bahwasanya Pulau Kalimantan dipersiapkan sebesar 45 persen sebagai hutan lindung yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Selain itu fungsi lain ditujukan sebagai sarana memelihara keanekaragaman hayati dan tumbuhan serta satwa endemik.

Dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kaltim 2016 dari jumlah keseluruhan hutan di Kalimantan Timur yang mencapai 12.638.936 hektare hanya sebesar 1.844.969 hektare saja yang berstatus hutan lindung. Dengan demikian hayan sekitar 14,5 persen hutan di Kaltim yang dapat difungsikan sebagai penopang paru-paru dunia. Jumlah itu tentunya belum terhitung dengan luas hutan lindung yang digunakan untuk aktifitas pembangunan infrastruktur dan yang rusak akibat aktivitas illegal lainnya.

Dengan jumlah yang tidak begitu besar tersebut bukan suatu opsi yang bijak apabila Pemprov Kaltim tetap mempertahakan opsi Tahura Bukit Soeharto menjadi Ibu Kota Negara. Artinya kebijkan yang diambil oleh Pemprov Kaltim tidak pro terhadap kelestarian serta ekositem hutan. Selain itu juga akan mempertanyakan sejauh mana komitmen Pemprov Kaltim berkenaan dengan penyediaan 45 persen hutan lindung sebagai paru-paru dunia.

Opsi Lain

Opsi pemindahan ibu kota negara ke Kaltim merupakan salah satu usulan yang dirasa tepat. Infrastruktur penunjang yang dimiliki oleh Kaltim lebih unggul dibandingkan dengan daerah kandidat lainnya. Aspek mitigasi Kaltim dirasa cukup aman karena berada di luar area ring of fire, sehingga cukup aman untuk terhindar dari bencana alam.

Selain itu dalam kultur sosial pun Kaltim cukup unggul. Dapat dikatakan bahwasanya memang Kaltim merupakan salah satu minatur dari Indonesia karena memiliki kesukuan yang majemuk dan juga memilki akulturasi budaya yang sangat variatif. Sehingga pemindahan ibu kota ke Kaltim dinilai sebagai pelihan yang cukup tepat.

Namun opsi tempat Tahura Bukit Soeharto yang disediakan oleh Pemprov Kaltim dirasa belum tepat. Sebelum Tahura Bukit Soeharto, Kecamatan Sotek di Kabupaten Penajam Paser Utara sempat digadang sebagai calon kandidat lokasi dimana relokasi ibu kota dilaksanakan. Letak kecamatan Sotek yang cukup strategis karena memiliki akses menuju Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan yang cukup dekat. Selain jarak dengan bandara, Kecamatan Sotek juga memliki akses yang dekat dengan Jembatan Tol Teluk Balikpapan yang akan segera dibangun.

Selain itu sosial kultur masyarakat Penajam PaserUtara yang juga sangat variatif, karena beberapa daerah merupakan wilayah pemukiman transmigrasi sehingga nantinya memungkin para pegawai yang dipidah tugaskan bersama dengan relokasi ibu kota akan lebih cepat beradaptasi.

Dengan beberapa keunggulan tersebut dapat menjadikan Kecamatan Sotek sebagai alternatif opsi untuk lokasi relokasi ibu kota.

Dibandingkan dengan harus menggunakan wilayah Tahura Bukit Soeharto yang dapat menjadi faktor baru rusaknya hutan di Kaltim. Selain itu pemanfaatan Tahura Bukit Soeharto akan berjalan sebagaiman fungsinya. Poin penting lainnya adalah Tahura Bukit Soeharto nantinya yang akan menjadi penyeimbang sekaligus menjadi paru-paru untuk ibu kota baru bahkan juga di dunia.

Re-Post : Kaltim Today

Editor  : Riadi Saputra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here