Pasca Dikukuhkan, AGM Sebut Pesisir Perlu Perhatian Khusus

0
361

HARIANPPU.ONLINE,BALIKPAPAN-Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Purnawirawan Moeldoko melantik dan mengukuhkan kepengurusan Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) periode 2018-2021 serta membuka Rakernas Pertama dan Expo Maritim di Novotel Balikpapapan Kalimantan Timur, yang bertema “Satu Laut Sejuta Manfaat”.

Ketua Umum Aspeksindo Abdul Gafur Mas’ud (AGM) dalam sambutannya mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke, dengan luas total wilayah Indonesia 7,81 juta km2 yang terdiri dari 2,01 juta km2 daratan, 3,25 juta km2 lautan, dan 2,55  juta km2  Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Hal ini merupakan anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada negeri ini, dimana sumber daya pesisir dan lautan yang dimiliki Indonesia, mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat penting, baik hayati maupun non-hayati yang bernilai ekonomis dan ekologis tinggi.

“Dengan potensi yang unik dan bernilai ekonomi tadi, maka wilayah pesisir dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula. Hendaknya wilayah pesisir ditangani secara khusus agar wilayah ini dapat dikelola secara berkelanjutan,” ungkap AGM.

Lanjut AGM mengatakan, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta memberikan manfaat yang besar kepada semua stakeholders terutama masyarakat pesisir dan kepulauan.

Apalagi saat ini terdapat UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Selain itu dikatakan AGM pasal 27 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah hanya mengatur pemberian kewenangan pengelolaan wilayah kepada pemerintah daerah provinsi, sedangkan UU No. 1 tahun 2014  tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dapat dilakukan oleh Gubernur maupun Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

“Namun dalam implementasinya masih terdapat permasalahan baik dari sisi substansi hukum, kelembagaan dan aparatur hukum, pelayanan hukum maupun budaya hukum masyarakat,” terangnya.

“Permasalahan lain, di dalam UU No 1 Tahun 2014 sudah mengamanatkan bahwa kawasan konservasi  di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” sambungnya.

Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Purnawirawan Moeldoko mewakili Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan harus bekerja keras untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim karena Samudra, Laut, Selat dan Teluk adalah masa depan peradaban bangsa Indonesia.

“Kita telah lama memunggangi laut, samudra, laut selat dan teluk kini saatnya kita menggembalikan semuanya sehingga Jelesveva Jayamahe di laut justru kita jaya sebagai simbol nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali membahana,”pungkasnya.

Reporter : Hamaruddin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here