AGM : Jangan Sampai Dana Desa Bawa Mudarat

0
445

HARIANPPU.ONLINE,PENAJAM-Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM) mengingatkan seluruh kepala desa di Kabupaten PPU penerima bantuan alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD PPU maupun dana desa (DD) yang berasal dari APBN, agar dapat mempergunakannya secara transparan. 

“Harus transparan. Apalagi jika tidak ada kendala tahun 2020 nanti anggaran pemerintah daerah akan mengelontorkan dana sebesar Rp 300 milliar untuk kelurahan dan desa,”tegas AGM, Jum’at (2/3/2019) kemarin.

Dalam hal pengelolaan bantuan ADD maupun DD yang dikucurkan pemerintah ke desa, menurut AGM penggunaan anggaran desa yang kini jumlahnya cukup besar itu, harus transparan dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan harapan, kedepannya tidak ada kades di Kabupaten PPU yang tersangkut dalam kasus hukum dalam penggunaan anggaran desa diluar aturan dan ketentuan yang berlaku. Bantuan keuangan desa yang jumlah cukup besar dapat diefektifkan penggunaannya untuk pembangunan desa. 

“Jangan sampai dana desa membawa mudarat bagi kades. Tapi sebaliknya, justru membawa keberkahan dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desanya,’’kata AGM.

Dijelaskannya, bantuan ADD yang dikucurkan ke se-PPU di tahun 2018 ini saja bertambah dan sudah jelas peruntukkannya, apalagi di tahun 2020 nanti. Termasuk dana desa yang dikucurkan Pusat. Dan jangan sampai, dengan diterimanya bantuan ADD dan DD, kades tersangkut kasus hukum. 

“Buat perencanaan dan program pembangunan di desa yang diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat banyak,’’  katanya.

Mengingat besarnya kucuran dana desa (DD) dan ADD kepada pemerintah desa di Kabupaten PPU, bupati meminta kepada camat se-PPU untuk dapat mengawasi dan memberikan bimbingan kepada kepala desa se-PPU terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa.

Tak hanya camat, menurutnya, seluruh elemen masyarakat dapat mengawasi penggunaan DD dan ADD yang dikucurkan pemerintah daerah kepada desa. Karena dana desa itu milik rakyat dan harus dipertanggungjawabkan dengan baik.

‘’Kita tidak ingin kedepannya, para kepala desa di PPU tersandung dalam kasus hukum, akibat kesalahan dalam penggunaan keuangan desa yang harus dipertanggungjawabkan. Tentunya pemerintah desa dalam pemamfaatan dana desa harus mengacu aturan perundang undangan yang berlaku,’’ tuturnya.

Ditambahkannya, camat mengarahkan dan memastikan para kades,  agar dana desa dan ADD dikelola dengan baik untuk pembangunan di desanya yang mengacu aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Reporter : Hamaruddin

Editor     : TITIN Y

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here