PPU Perlu Perda PKWT, Demi Kesejahteraan Buruh

0
265

Meski pada realisasinya, dalam Pasal 59 Ayat 4 telah disebutkan terkait ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), namun sangat disayangkan pasal tersebut nampaknya tak sepenuhnya berlaku di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Riadi Saputra, Tokoh Pemuda

Setelah sebelumnya DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, sempat membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait tenaga kerja lokal yang diatur dalam Perda no 8 tahun 2017.  Sudah seyogyanya kini DPRD PPU menghadiakan Perda PKWT kepada buruh sebagai salah satu, pencapaian terbesar selama 5 tahun berjalan.

Pasalnya dengan banyaknya sejumlah perusahaan yang berdiri di PPU, dari data yang ada nyaris terjadi penyimpangan dalam penerapan PKWT. Bahkan disalah satu perusahaan sawit di Benuo Taka, masih ada terdapat beberapa buruh dengan status PKWT yang nyaris lebih 5 tahun.

Dan disalah satu kesempatan, bertemu dengan sejumlah buruh di perusahaan sawit di Benuo Taka. Ada yang mengklaim bekerja sebagai buruh dengan PKWT selama 8 tahun.

Namun lantaran lemahnya pengawasan dan aturan yang ada di daerah, terkadang buruh sudah bekerja lama tak mampu melawan kebijakan perusahaan. Dengan ancaman PHK.

Padahal jelas tertera dalam Pasal 59 ayat 4, “Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun”

Tentu hal ini sangat terbilang ironis, bila di PPU yang banyak memiliki perusahaan sawit dan beberpa perusahaan kayu lapis, karet dan tambang. Namun angka penerapan Pasal tersebut terbilang minim.

Dan seharunya bila melebih batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 59 ayat 4, karyawan di perusahaan tersebut sudah seharusnya memiliki Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau dengan bahasa lain diangkat menjadi karyawan tetap.

Namun hal tersebut, tentu akan sangatlah sulit bila tak adanya pendukung yang ada seperti Perda yang mengatur secara khusus PKWT untuk di daerah ini.

Walaupun menurut beberpa pakar yang saya himpun, sejatihnya buruh memiliki kedudukan yang sama dengan pengusaha seperti yang sampaikan Asri Wijayanti, Fithriatus Shalihah dan HP Rajagukguk.

“Buruh dipandang sebagai obyek. Buruh dipandang sebagai ekstren yang berkedudukan sama dengan pelanggan pemaasok atau pelanggan pembeli yang berfungsi menunjang kelangsungan perusahaan dan bukan faktor intern sebagai bagian yang tidak terpisahkan ataua sebagai unsur konstitutif yang menjadikan perusahaan,” kutip HP Rajagukguk, 2000, 3.

Dan dari luar Indonesia sendiri juga memiliki perinsip yang sama bahkan dalam teori Jhon Rawis mengatakan, “Social and economic inequalities are to be arranged so that the are both (a) reasonably expected to be to everyoe’s advantage (b) attached to positions and office open to all” kutip Jhon Rawis 2006, 33-42.

Oleh sebab itu tentu hal ini dapat menjadi pertimbangan, untuk lahirnya perda yang mengatur secara khusus PKWT. Apalagi selama ini dalam ketentuan PKWT terbilang tidak berpihak kepada buruh. Seperti pemberhentian sepihak yang dapat dilakukan perusahaan, tak adanya uang pesangon bagi karyawan yang di PHK serta setandar gaji yang hanya berpatokan pada keaktifan kerja.

Yang membuat sejumlah ketidak adilan bagi buruh, meski setiap tahunya UMK terus mengalami kenaikan di PPU.

Bahkan bila mengingat sejumlah kasus yang sempat terjadi di PPU. Seperti yang pernah dialami beberapa karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan di kawasan Gersik. Dengan status PKWT yang ada. Mereka kerapa menerima potongan gaji, bahkan kasus tersebt sempat dilaporkan kepada kepolisian 2017 silam.

Namun lagi-lagi dikarenakan Status PKWT yang mereka sandang, membuat mereka pada akhirnya hanya bisa pasrah dengan kondisi yang ada.

Oleh sebab itu selain untuk memberikan rasa keadilan, tentunya ada perda PKWT juga bisa melindungi buruh di PPU atas beberapa aksi kesewenang wenagan pihak perusahaan.

Riadisaputra.rs@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here