Soal Ganti Rugi, DPRD PPU Sambangi Pertamina Pusat

0
211

HARIANPPU.ONLINE, PENAJAM. Lantaran belum adanya kepastian terkait ganti rugi, terhadap korban tumpahan minya milik pertamina. Jumat, (23/11/2018) tim gabungan DPRD Kab. Penajam Paser Utara kembali menyambangi Kantor Pertamina Pusat, di Jakarta.

Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris Komisi III DPRD PPU, Jamaluddin yang juga merupakan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) PPU menyatakan pihaknya menuntut agar proses penganti rugi dapat terselesaikan sebelum tahun 2018 berakhir.

“Dalam kunjungan ini selain mewakili rakyat, sebagai ketua HNSI kami minta proses ganti rugi dilakukan secepatnya. Pasalnya warga dan nelayan terus mengalami kerugian,” ucap Jamaluddin.

Lanjut dibeberkan Jamal, dari 1200 korban limbah tersebut hingga saat ini baru 69 orang yang memperoleh ganti rugi padahal atas dampak yang ditimbulkan, Nelayan dan warga sekitar mengalami kerugian hingga milyaran rupiah. Dikarenakan tak dapat beroperasi lantaran peralatan yang dimiliki ikut ditahan sebagai barang bukti.

Dimana sesuai data yang ada, pihak pertamina memiliki tanggung jawab untuk melakukan ganti rugi sebesar Rp 17,797 Miliar atas dampah keseluruh yang ditimbulkan.

“Dari hasil kunjungan ini, pertamina berkomitmen untuk memenuhi tuntutan kami tinggal menunggu realisasinya,” terang Jamal.

“Yang pasti bila tak terpenuhi, pihaknya tak bertanggung jawab bila terjadi gejolak di masyarakat lantaran proses ganti rugi yang terlalu lambat,” sambungnya.

Reporter : Hamaruddin

Editor : MR Saputra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here