Wabup PPU Hadiri Rakor Kegiatan Fasilitas Pojka PKP Kaltim

0
174

HARIANPPU.ONLINE, PENAJAM – Wakil Bupati Hamdam menghadiri rapat koordinasi 2 kegiatan Fasilitasi Kelompok Kerja (Pokja) PKP prov. Kaltim tahun 2018 yang digelar di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Rabu (31/10/2018).

Kegiatan Rapat Kordinasi Pokja PKP yang berlangsung pada tanggal 31 Oktober – 2 November 2018 ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Kaltim Hadi Mulyadi. Hadir dalam kesempatan itu kepala daerah kabupaten/kota se-Kaltim,  jajaran Bappeda prov. Kaltim dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perumahan dan permukiman se Kaltim serta anggota Pokja-PKP dari kab/kota se-Kaltim.

Dalam sambutannya, Hadi menyampaikan bahwa masih banyak penduduk miskin di Kaltim yang belum memiliki rumah layak huni. Ia juga menghimbau pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) untuk memberikan data yang akurat serta memadai dan bekerjasama dengan pemerintah pusat dan pemprov agar program pembangunan rumah layak huni ini dapat dilaksanakan dengan baik sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional sejuta rumah bagi masyarakat. Hadi juga berharap semoga dalam periode lima tahun kedepan, kita dapat menuntaskan persoalan perumahan di Kaltim dengan baik.

Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan, Kementrian PU Pera, Dwityo Akoro Soeranto mengungkapkan bahwa kebutuhan rumah di Kaltim masih sangat tinggi. Masih banyak keluarga yang belum mampu membeli hunian yang layak. Mereka ini yang harus menjadi target utama program rumah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sehingga pemkab/pemkot dan pemprov Kaltim harus bersinergi dalam menyusun perencanaan pembangunan perumahan agar perencanaan yang disusun berkualitas.

“Kita juga berharap semua kabupaten/kota di Kaltim memiliki rencana pembangunan perumahan. Sebab, ada daerah di Kaltim yang sudah menyusun, ada yang masih proses, dan ada yang belum. Pemenuhan perumahan harus dilakukan bersama. Mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupprovaten/kota, termasuk melibatkan asosiasi developer, perbankan dan swasta”, ujar Dwityo.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim terkait Monitoring dan Evaluasi Pemprov dan Kab/Kota terhadap Penyusunan/review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) se-Kalimantan Timur, sebagaimana program Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui sejuta rumah bagi rakyat Indonesia.

Sumber   : Humas

Editor      : Hamaruddin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here