Alami Kenaikan, APBD-P PPU 2018 Disahkan

0
299

HARIANPPU.ONLINE, PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM). Rabu,(17/10/2018) mengikuti sidang paripurna DPRD dalam rangka penyampaian laporan badan anggaran DPRD Kabupaten PPU terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2018.

Dalam sambutannya AGM mengatakan bahwa pada penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD sebelumya, seluruh fraksi DPRD pada prinsipnya telah menyetujui Raperda tentang APBD perubahan tahun anggaran 2018 untuk ditetapkan menjadi perda tentang APBD perubahan tahun anggaran 2018 dengan beberapa penekanan yang perlu mendapat perhatian.

“ Dengan telah ditanda tangani berita acara persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun Anggaran 2018, selanjutnya sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri yang telah disetujui bersama DPRD, sebelum ditetapkan akan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi,” kata AGM.

Lanjut AGM menyatakan, berdasarkan dokumen Raperda tentang APBD perubahan tahun anggaran 2018, secara umum pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat digambarkan target pendapatan pada APBD perubahan tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 1,29 Trilyun lebih, mengalami kenaikan sebesar Rp. 140,49 Milyar lebih atau sebesar 12,16% dari APBD Murni Tahun 2018 sebesar Rp 1,15 Trilyun lebih.

Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar RP.134,19 Milyar Lebih, mengalami kenaikan sebesar Rp 8,4 Milyar lebih atau 6,75 % dari Pendapatan Asli Daerah pada APBD Murni Tahun 2018 sebesar Rp. 125,7 Milyar lebih, yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 971,92 Milyar lebih, terjadi kenaikan sebesar Rp. 110,65 Milyar lebih atau sebesar 12,85% dari APBD Murni Tahun 2018 sebesar Rp. 861,26 Milyar lebih.

“Lain-lain pendapatan paerah yang sah direncanakan sebesar Rp. 189,73 Milyar lebih, mengalami kenaikan sebesar Rp. 21,35 Milyar lebih atau 12,68 % dari APBD Murni Tahun 2018 sebesar Rp.168,38 Milyar lebih yang berasal dari bagi hasil pajak Provinsi, dana penyesuaian dan bantuan keuangan dari Provinsi,”bebernya.

Sementara belanja secara keseluruhan direncanakan pada APBD perubahan tahun anggaran 2018 adalah Rp. 1,66 Trilyun lebih, mengalami kenaikan sebesar Rp. 168,41 Milyar lebih atau 11,53 % yang dari APBD murni tahun 2018 sebesar Rp. 1,49 Trilyun lebih terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 597,6 Milyar lebih bertambah sebesar Rp. 48,29 Milyar lebih atau 9,45% dari APBD murni tahun 2018 sebesar Rp 549,31 Milyar lebih, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan belanja tidak terduga.

Belanja langsung direncanakan sebesar Rp. 1,06 Trilyun lebih atau bertambah sebesar Rp. 120,11 Milyar lebih atau 12,7 % dari APBD Murni Tahun 2018 sebesar Rp 942,81 Milyar lebih, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Kemudian pembiayaan daerah dalam rancangan APBD Perubahan 2018 ini direncanakan sebesar Rp. 364,69 Milyar lebih mengalami kenaikan sebesar Rp. 27,9 Milyar lebih atau 8,2% dari pembiayaan daerah pada APBD Murni tahun 2018 sebesar Rp 336,77 Milyar lebih yang terdiri dari penerimaan pembiayaan yang direncanakan Rp 375,68 Milyar lebih berasal dari pinjaman daerah sebesar Rp. 348,16 Milyar lebih dan silpa sebesar Rp 27,51 Milyar lebih.

Pengeluaran pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp 10,99 Milyar lebih, berkurang sebesar 21,62 Milyar lebih atau 66,3% dari pengeluaran pembiayaan APBD Murni Tahun 2018 sebesar 32,61 Milyar lebih, untuk pembayaran bunga pinjaman daerah pada PT. SMI sebesar Rp. 6,99 Milyar lebih dan penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp 4 Milyar.

“ Selanjutnya, ijinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah yang telah bekerja dan berusaha dengan optimal sehingga dokumen rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2018 dapat diselesaikan, dan segera dapat dievaluasi oleh Tim Evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian melalui forum yang terhormat ini, kami menyampaikan harapan kepada kita semua, khususnya kepada semua pihak yang terkait dengan tata kelola keuangan diminta untuk segera melakukan langkah-langkah kongkrit dalam rangka penyesuaian-penyesuaian berdasarkan dokumen Perubahan ABBD ini, “ tutupnya.

Reporter : Humas6/subur.P

Editor : Hamarudin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here