Pengadilan Tolak Tuntutan PSU Tim Ahli

0
570

HarianPPU.Online, PENAJAM – Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah menetapkan, Pasangan Abdul Gofur Mas’ud dan Hamdam sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Namun dengan meyakini adanya kejanggalan di 91 TPS, lantaran adanya jumlah DPT yang tidak sesuai dengan data Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) PPU.

Dan terdapat selisih jumlah surat suara yang diterima oleh TPS dengan jumlah surat suara yang harus diterima menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2015, UU No 8 Tahun 2015 dan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yaitu DPT plus 2,5 persen, sebagai cadangan.

Tim Pasangan Calon Andi Harahap dan Fadly Imawan mendorong hal tersebut ke PTUN, dengan Bawaslu sebagai terlapornya dan menuntut adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Namun dari hasil sidang terakhir, Jumat, (14/9/2018). Ketua Bawaslu PPU Edwin Irawan yang dikonfirmasi membeberkan, terkait laporan yang disangkakan pada pihaknya.

“Dari hasil sidang terakhir, Apa yang menjadi tuntutan dari tim Ahli resmi di tolak. Pasalnya tak ada hal yang dapat membuktikan terjadinya pengelembungan suara, ” Ungkap Edwin Irawan.

Bahkan terkait tuntutan PSU, dengan dasar adanya salah satu oknum yang melakukan dua kali pencoblosan di Kelurahan Nipah-nipah tak dapat dijadikan acuan.

Pasalnya dijelaskan Edwin Irawan, berdasarkan PKPU No 8 Tahun 2018. PSU Dapat dilakukan bila terjadi kerusakan surat suara atau lebih dari seseorang melakukan dua kali pencoblosan.

“Jadi tak ada alasan yang kuat untuk dilakukan PSU bila mengacu pada peraturan yang ada, dan seandainya pun lebih dari satu orang. PSU hanya dilakukan di TPS yang bermasalah, ” bebernya.

Terlepas dari tuntutan tim Ahli di PTUN, Edwin Irawan berharap kedepan adanya perbaikan administrasi di tingkat penyelenggara khusunya di KPPS.

“Setidaknya kedepan bisa menjadi pembelajaran, terutama persoalan administrasi, ” tandasnya.

Reporter : Hamarudin

Editor : Riadi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here